Seorang siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) di Banjarnegara, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami ironi karena dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) akibat masuk dalam desil 9. Padahal, siswa tersebut diketahui bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Desil 9 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dibandingkan desil bawah. Oleh karena itu, pemerintah menganggap keluarga tersebut sudah mampu secara ekonomi, sehingga tidak lagi memenuhi syarat menerima bansos. Namun, kondisi faktual di lapangan justru menunjukkan bahwa siswa SLB tersebut masih sangat membutuhkan bantuan karena pekerjaan serabutan yang tidak menentu dan penghasilan yang rendah.
Ironi ini menyoroti ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil yang dialami warga. Banyak pihak menilai bahwa penentuan desil seringkali tidak mencerminkan keadaan ekonomi sebenarnya, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Siswa SLB yang dimaksud kemungkinan besar memiliki keterbatasan fisik atau mental, sehingga kebutuhan hidupnya justru lebih besar dibandingkan anak normal pada umumnya.
Kasus ini memicu pertanyaan tentang akurasi data DTKS dan proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana mungkin seorang anak yang bekerja serabutan bisa masuk dalam kategori desil 9 yang dianggap sejahtera? Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendataan masih belum mampu menangkap realitas sosial ekonomi secara presisi, terutama untuk keluarga dengan anggota penyandang disabilitas.
Pemerintah daerah setempat diharapkan dapat melakukan evaluasi dan pendataan ulang agar bantuan sosial tepat sasaran. Siswa SLB dan keluarganya berhak mendapatkan perhatian khusus, mengingat kebutuhan mereka yang lebih kompleks, seperti biaya terapi, alat bantu, dan pendidikan khusus. Jika data tidak diperbaiki, dikhawatirkan akan semakin banyak warga miskin yang terlewat dari bantuan.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari dinas sosial setempat mengenai kasus ini. Namun, diharapkan ada solusi agar siswa tersebut tetap menerima bantuan yang dibutuhkan. Masyarakat juga dapat melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data DTKS agar segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pemutakhiran data secara berkala dan pendekatan yang lebih humanis dalam penyaluran bansos. Jangan sampai data statistik yang keliru justru menjauhkan bantuan dari mereka yang paling membutuhkan, seperti siswa SLB yang berjuang melawan keterbatasan.
