Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq dan Arif Sugiyanto, dua tersangka kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menjalani pemeriksaan perdana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 21 September 2026. Keduanya tiba dengan mobil tahanan, mengenakan rompi oranye, tangan diborgol, dan dikawal ketat petugas. Saat dimintai keterangan oleh awak media, kedua tersangka memilih bungkam dan langsung masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan.
KPK menyebut bahwa kedua tersangka tersebut diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Kehadiran mereka di KPK merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang telah dinaikkan ke tahap penyidikan setelah sebelumnya dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan Summarecon dalam pengurusan HGB dan penerimaan uang lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat alat bukti, membangun konstruksi perkara, serta mengonfirmasi temuan dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi. “Tentunya pemeriksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan untuk mempertebal, untuk memperkuat bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam membangun konstruksi perkara ini. Karena memang pascaperkara ini naik ke tahap penyidikan, penyidik juga sudah langsung melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi,” ujar Budi Prasetyo.
Usai pemeriksaan, tersangka Arif Sugiyanto yang juga mantan Bupati Kebumen berjalan menuju mobil tahanan sambil berkata, “Jangan, Gus. Jangan, Gus,” ketika awak media menyapanya dengan sebutan Gus Arif. Saat wartawan melontarkan pertanyaan lebih lanjut terkait kasus yang menjeratnya, ia memilih enggan menjawab. Sikap senada ditunjukkan Fahd El Fouz yang juga tidak memberikan komentar kepada wartawan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan (Plt. Dirdik) KPK, Ahmad Taufik Husein, menyatakan bahwa proses penyidikan atas kasus tersebut masih terus berjalan. Mengenai potensi adanya tersangka baru, penggabungan perkara, serta status aliran dana sebesar Rp106,3 miliar apakah murni dari pengurusan HGB atau terkait praktik makelar kasus di KPK, Taufik menegaskan bahwa pihak penyidik belum dapat menyampaikannya secara detail. “Jadi semua itu akan nanti didalami atau akan dikembangkan di proses penyidikan yang saat ini berjalan,” tutup Taufik.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dugaan suap dalam pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN. Arif Sugiyanto, yang pernah menjabat Bupati Kebumen periode 2021-2024, kini harus berhadapan dengan hukum sebagai tersangka. Pemeriksaan perdana ini menjadi langkah awal bagi penyidik untuk memperdalam keterlibatan para tersangka dan mengungkap aliran dana yang diduga melibatkan sejumlah pihak.
