Sebanyak 1.100 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dilaporkan berdiri di atas lahan sawah di Jawa Tengah, mengancam status provinsi tersebut sebagai lumbung pangan nasional. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi bangunan koperasi dikhawatirkan menurunkan produksi beras dan mengganggu ketahanan pangan daerah.
Menurut laporan yang beredar, ribuan kopdes tersebut tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Pembangunan kopdes di atas sawah dinilai menyalahi aturan alih fungsi lahan pertanian yang dilindungi undang-undang. Pemerintah daerah setempat belum memberikan tanggapan resmi mengenai temuan ini.
Program Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Namun, penempatannya di lahan sawah memicu kekhawatiran para petani dan pegiat lingkungan. Mereka menilai pembangunan tersebut akan semakin memperkecil luas lahan pertanian yang sudah terus berkurang akibat alih fungsi untuk perumahan, industri, dan infrastruktur.
Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi padi yang besar. Setiap penyusutan lahan sawah berdampak langsung pada hasil panen dan kesejahteraan petani. Jika 1.100 kopdes tersebut tetap berdiri di sawah, potensi kehilangan lahan produktif diperkirakan cukup signifikan.
Para ahli pertanian mengingatkan bahwa alih fungsi lahan sawah harus dikendalikan secara ketat. Mereka mendorong pemerintah untuk memindahkan pembangunan kopdes ke lahan non-pertanian atau lahan kering yang tidak produktif. Selain itu, perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar aturan alih fungsi lahan.
Masyarakat berharap pemerintah provinsi Jawa Tengah segera melakukan evaluasi dan penertiban terhadap kopdes yang berdiri di sawah. Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan melindungi mata pencaharian petani. Keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan ketahanan pangan jangka panjang.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pertanian atau instansi terkait mengenai rencana tindak lanjut. Namun, isu ini menjadi perhatian publik karena menyangkut masa depan pertanian Jawa Tengah.
