Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (LBH-PK) yang berpusat di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus berupaya meningkatkan kapasitas keilmuan dan keterampilan hukum bagi mahasiswa peserta program magang konvensional atau magang mandiri tahun 2026. Pada Kamis, 16 Juli 2026, rombongan mahasiswa kembali melakukan road show bidang hukum dengan mengunjungi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri (PN) Banyumas, setelah sebelumnya mengunjungi Posbakum PN Purwokerto.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh team leader Posbakum PN Banyumas, Nisa Fitri Fadhila, S.H., dan Neni Endah Susanti, S.H., yang merupakan advokat muda sekaligus pengurus LBH-PK Cabang Banyumas. Kegiatan berlangsung pukul 13.30 WIB di kantor Posbakum PN Banyumas. Para mahasiswa dikenalkan dengan berbagai agenda sidang yang sedang berlangsung, serta mendapat penjelasan praktik kerja di pos bantuan hukum.
Program magang konvensional atau mandiri ini merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk menambah pengalaman atau memenuhi syarat Satuan Kredit Semester (SKS) dari institusi pendidikan. Secara umum, mahasiswa peserta magang diminta membantu legal research atau riset hukum, menyusun resume perkara, dan membantu lawyer senior untuk bidang perkara non-litigasi. Melalui road show ini, mereka diharapkan memahami langsung bagaimana proses bantuan hukum berjalan di pengadilan.
Adapun tujuh mahasiswa yang mengikuti program magang di Kantor Pusat LBH Perisai Kebenaran dan terlibat dalam kunjungan ini adalah Septu Purnomo (Fakultas Hukum, Semester 2, Universitas Muhammadiyah Purwokerto/UMP), Andika Nur Prasetyo (Fakultas Hukum, Semester 2, UMP), Sulton Kamal Izi (Fakultas Hukum, Semester 4, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Salsabilla Luthfi Reviana (Fakultas Hukum, Semester 2, UMP), Ayu Regina Pramesti (Fakultas Hukum, Semester 4, UMP), Najwa Soraya Balqis (Fakultas Hukum, Semester 4, UMP), dan Embun Al Ashariyah (Fakultas Hukum, Semester 4, UMP).
Sebelumnya, para mahasiswa magang juga telah diikutserakan dalam berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, konsultasi hukum, drafting hukum, serta kunjungan ke Posbakum PN Purwokerto. Hal ini merupakan bagian dari upaya LBH-PK untuk mencetak calon advokat dan pegiat hukum yang profesional, tidak hanya menguasai teori tetapi juga praktik lapangan.
LBH Perisai Kebenaran sendiri merupakan organisasi bantuan hukum (OBH) dan pemberi bantuan hukum (PBH) yang telah terakreditasi A dari Menteri Hukum RI selama lima periode berturut-turut tanpa jeda. Lembaga ini didirikan di Purwokerto pada 14 Mei 2003 oleh tujuh advokat sebagai dewan pendiri, dan berkantor pusat di Jalan Sukadamai No.31 RT.04 RW.06, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto. LBH-PK memiliki cabang aktif di tingkat kabupaten/kota serta koordinator wilayah di tingkat provinsi untuk pemerataan akses bantuan hukum sesuai UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut, LBH-PK memiliki program litigasi yang mencakup pelayanan perkara pidana, perdata, dan PTUN, serta program non-litigasi seperti penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, drafting hukum, penelitian, investigasi, dan pendampingan di luar pengadilan. Layanan bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu yang memenuhi syarat, antara lain memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan identitas resmi. Dengan adanya program magang ini, LBH-PK berharap dapat berkontribusi dalam mencetak generasi hukum yang siap bersaing dan berintegritas.
